Hukum Sewa Beli Ijarah Muntahi Bit Tamlik

Lanjutan dari yang kemarin pengaitan SUKUK dengan IMBT, bahwasanya SUKUK lebih dekat kepada akad jual beli ‘INAH atau WAFA dibanding IMBT. Dan dipahami juga IMBT juga ternyata adopsi akadnya dari luar negeri dan ini pun tidak lepas dari kritisi kehalalan akad IMBT yang banyak terjadi.

Biasanya IMBT adalah akad yang digunakan sebagian bank syariah dalam akad jual beli rumah, sederhananya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan bila masa sewa berakhir.

Saat ini saya akan mengambil penjelasana dari Ustadz Kholid Syamhudi LC ,semoga bermanfaat, ke depannya kita akan paham berbagai macam pengelabuan riba mulai dari yg sangat halus hingga terang benderang.

Continue reading “Hukum Sewa Beli Ijarah Muntahi Bit Tamlik”

Sukuk, Bolehkah ? ( Pembahasan 1 )

Kemarin saya membaca artikel mengenai SUKUK di salah satu website yang menyebutkan kebolehannya dan diperbolehkan dengan diaplikasikan menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik.

Pembahasan dibagi dua yaitu apa itu SUKUk dan apa itu Ijarah Muntahiya Bittamlik

Mari kita simak pendapat dari Dr Erwandi Tarmidzi mengenai SUKUK secara umum dan SUKUK secara khusus yaitu SUKUK Pemerintah

Sukuk berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata Shakk yang berarti surat berharga.

Secara terminologi AAOIFI mendefinisikan Sukuk dengan, “Beberapa lembar sertifikat dengan nilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi tertentu.” (Al Ma’ayir as Syar’iyyah, hal 238.)

DSN menamakan surat berharga ini dengan istilah Obligasi Syariah.

Continue reading “Sukuk, Bolehkah ? ( Pembahasan 1 )”

Pajak Pajak Baru yang Dibebankan kepada Pembeli Emas

Ini obrolan saya dengan salah satu pedagang emas di jakarta, tentang adanya punggutan pajak pada emas batangan. Dalam kasus disini memang tidak dibebankan PPN ( biasanya 10 % ) dari harga jual.

Jumlah punggutan pajaknya mengacu pada :

1. PPH 22 0.9% atau 0.45% bagi customer yang memiliki npwp

2 . Nanti bukti potong PPH 22 bisa diminta customer untuk motong PPH 25 hanya berlaku kepada pembeli yang memiliki PKP bagi yang bukan PKP , bukti potong PPH 22 tidak bisa mengurangi PPH 25

Sepertinya terjadi juga pada dinar, karena penjual penjual dinar merupakan PKP setidaknya punggutan ini bakal dibebankan 0.9 % kepada pembeli.

Dinar sebenarnya kena PPN 10% , jika anda membeli ke antam akan dikenai PPN 10 % untuk pembelian dinar, karena dinar itu 22 K masih dianggap perhiasan.

Sedangkan emas batangan betul tidak ada PPN namun dikenai punggutan pajak PPH 22.

Semoga berguna informasinya